Perguruan Tinggi Swasta Tuntut Jalur Mandiri Dihapuskan

Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Jawa Barat Sali Iskandar menuntut agar pemerintah menghapus jalur seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri. Selain itu, kuota mahasiswa kaya dan miskin minta diatur pemerintah agar seimbang.

Tujuannya agar perguruan tinggi swasta bisa lebih banyak mendapat mahasiswa pintar dan kaya.

Menurut Sali, pemerintah harusnya mengembalikan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri hanya lewat satu pintu, yaitu seleksi nasional. "Kami minta hapus jalur seleksi mandiri," ujarnya di sela seminar tentang berbagai permasalahan perguruan tinggi swasta di kampus Universitas Maranatha Bandung, Kamis (20/1).

Saat ini, kata dia, perguruan tinggi negeri dan swasta seolah-olah berebut mahasiswa di jalur non seleksi nasional. Padahal idealnya, keduanya harus saling bersinergi meningkatkan mutu pendidikan. "Perguruan tinggi negeri membina swasta yang masih kurang seperti dulu," ujarnya.

Selain itu, kata Sali, pemerintah diminta membatasi jumlah mahasiswa kaya dan miskin menjadi 50:50 di perguruan tinggi negeri. Dengan begitu, calon mahasiswa yang gagal diterima dan diantaranya pintar juga kaya diharapkan mau kuliah di swasta. "Jangan sampai yang negeri itu menerima yang bagus-bagus saja sisanya swasta," katanya.

Menurut dia, aturan komposisi penerimaan mahasiswa baru di negeri paling sedikit 60 persen dari seleksi nasional dan 40 persen dari jalur seleksi mandiri, tidak akan berdampak besar ke perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal senada diungkapkan Ketua Koperasi Perguruan Tinggi Swasta Jawa Barat Banten Abdul Hakim Halim. "Ini masih jadi pertanyaan, apakah mahasiswa ke swasta akan lebih banyak atau tidak," ujarnya di Bandung, Kamis (20/1).

Namun yang pasti, beberapa tahun terakhir ada peningkatan minat mahasiswa kuliah di perguruan tinggi swasta, khususnya yang membuka program studi kependidikan atau keguruan. Jurusan itu kini menjadi favorit. "Karena ada permintaan yang tinggi dari Kementerian Pendidikan Nasional," ujarnya.

Adapun jurusan yang rontok karena peminatnya kian susut yaitu pertanian. Di Jawa Barat dan Banten, saat ini tercatat ada 472 perguruan tinggi swasta dengan 1.500 program studi.

Sumber : TEMPO Interaktif, 20 Januari 2011